- admin
- June 2, 2026
Berita
SAMARINDA – Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan RSJD Atma Husada Mahakam menggelar rapat pembahasan mengenai implementasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Mengangkat tema “Pendapatan BLUD sebagai Retribusi Daerah”, kegiatan ini berlangsung di Aula Bahempas, Selasa (2/6/26)
Acara ini secara resmi dibuka oleh Kepala Biro Perekonomian Prov. Kaltim, H. Iwan Darmawan, Ak., MM. Dalam sambutannya beliau menekankan pentingnya sinergi dan kesamaan persepsi regulasi agar pengelolaan pendapatan BLUD dapat berjalan optimal, akuntabel, dan tetap selaras dengan koridor aturan retribusi daerah guna mendorong peningkatan kualitas layanan publik.
Agenda ini diikuti oleh jajaran Perangkat Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkup Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Aula Bahempas serta diikuti secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.
Untuk mengupas tuntas regulasi dan dinamika di lapangan, rapat ini menghadirkan pakar yang kompeten di bidangnya, yaitu Kepala Subdirektorat (Kasubdit) BLUD Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), R. Wisnu Saputro, S.E., M.AP, sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, beliau menjelaskan secara komprehensif mengenai batasan, hak, serta kewajiban BLUD dalam memformulasikan pendapatannya agar tidak berbenturan dengan aturan makro keuangan daerah.
Jalannya diskusi dan tanya jawab berlangsung interaktif dan dinamis, dipandu langsung oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Prov. Kaltim, Mujiono, S.E., MM, yang bertindak sebagai moderator acara. Banyak peserta, baik yang berada di ruangan maupun di ruang virtual.
Kolaborasi antara Biro Perekonomian dan RSJD AHM ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis serta pemahaman yang merata bagi seluruh pengelola BLUD di Benua Etam. Langkah ini menjadi bukti komitmen bersama dalam mendorong kemandirian instansi pelaksana teknis daerah guna menyajikan pelayanan publik yang prima dan profesional.
(Far/Yud/humas_rsjdahm)
#rsjdahm #biroperekonomian #pemprovkaltim




